Manajemen Asset - Tugas 2

Manajemen Asset - Tugas 2

Manajemen Asset - Tugas 1

Roadmap Peraturan Mengenai BMN/BMD

Undang-Undang:

>>UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

>>UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  Negara Bab VII Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah


Peraturan Pemerintah:

>>PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

>>PP Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan  atas PP No 6 Th 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

>>PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

>>PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

>>PP 24 Tahun 2007 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

>>PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual

Peraturan Menteri Keuangan:

>>PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN

>>PMK Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN

>>PMK Nomor 02/PMK.06/2008 tentang Penilaian BMN

>>Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 186/PMK.06/2009 |Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah

>>PMK Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara

>>PMK Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara

>>PMK Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan BMN yang berasal dariDana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum TA 2011

>>PMK Nomor 98/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas PMK No.125/PMK.06/2011 Pengelolaan BMN yang berasal dari Dana DK/TP tahun anggaran 2011

>>PMK Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan BMN yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/ Lembaga

>>PMK Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN

>>PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN

>>PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat

>>PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat

>>PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

>>PMK Nomor PMK 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN

>>PMK Nomor PMK 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN

Keputusan Menteri Keuangan:

>>Kepmenkeu Nomor 137/KM.06/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara

>>Kepmenkeu Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban BMN pada Kementrian Negara/Lembaga

>>Kepmenkeu Nomor 218/KM.06/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan kepada Dirjen KN/Kanwil/KPKNL

>>Kepmenkeu Nomor 94/KM.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat

>>Kepmenkeu Nomor 145/KM.06/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat

>>Kepmenkeu Nomor 403 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Penertiban BMN pada Kementrian/ Lembaga

Peraturan dan Surat Edaran Dirjen:

>>Perdirjen KN Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN

>>SE DJKN Nomor SE-4/KN/2O12 tentang Petunjuk Penyelesaian Bongkaran BMN Karena Perbaikan (Renovasi, Rehabilitasi, atau Restorasi)

Peraturan Menteri Dalam Negeri:

>>Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

>>Permendagri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber  dari APBD

>>Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

>>Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

>>Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah/Gubernur/Bupati/Walikota: 

>>Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan BMD

>>Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Tanah dan Bangunan Milik Daerah

>>Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan BMD

>>Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan BMD

>>Pergub Provinsi Bali Nomor 45 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Bali